Pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) untuk Wujudkan Hak Pendidikan dan Kesehatan Anak

INDONESIASATU.CO.ID ,JAKARTA ; Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian PPPA, Valentina Ginting mengingatkan pentingnya pendataan Kartu Identitas Anak (KIA). Jika seorang anak tidak mempunyai KIA, maka mereka akan terhambat memperoleh hak untuk mendapatakan pendidikan dan kesehatan.

“Kami menghimbau agar para koordinator komunitas anak melalui International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) mengumpulkan data mengenai anak-anak yang tidak mempunyai Kartu Identitas Anak. Jika seorang anak tidak mempunyai Kartu Identitas Anak, maka mereka akan terhambat memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan dan pihak sekolah pun sulit untuk memberikan beasiswa bagi anak – anak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Tidak hanya itu, seorang anak yang tidak mempunyai KIA dan memiliki keterbatasan ekonomi akan sulit memperoleh hak untuk mendapatkan kesehatan. Hal ini akan membuat mereka sulit untuk terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” ujar Valentina pada kegiatan Penyadartahuan mengenai Perlindungan Anak dari Isu – isu Sosial di Jakarta, Senin (26/2)pagi.

Valentina juga menyayangkan masih adanya anak – anak yang putus sekolah, padahal mereka memiliki cita – cita yang tinggi, diantaranya menjadi seorang dokter dan pilot. Salah satu pendamping komunitas anak, Tati Herawati mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat anak untuk mengenyam dunia pendidikan, diantaranya masalah keterbatasan ekonomi dan minimnya dukungan dari orang tua kepada anak untuk bersekolah. Tati juga mengapresiasi kegiatan yang diadakan Kementerian PPPA bersama dengan ICITAP yang memotivasi anak – anak untuk terus bersekolah.

“Kami merasa sedih ketika seorang anak memiliki cita – cita, namun hal tersebut terhambat oleh masalah pendidikan. Oleh karena itu, melalui data KIA, kami akan bersurat kepada Pemerintah Daerah atau Kementerian dan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti  anak – anak yang putus sekolah. Kami juga akan terus memantau hal tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),” tutupnya. (Rika)                             

Berita Terbaru

Index Berita